Kemendagri Bersama BSSN dan Kemenkominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data Kependudukan

Jakarta, 17/7 - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa format elemen data kependudukan yang diduga bocor dan tersebar di media sosial tidak sama dengan format elemen data yang ada dalam database Dukcapil Kemendagri. Teguh mengatakan, Data yang terlihat di Breachforums memiliki format elemen data yang berbeda dengan yang terdapat dalam database kependudukan di Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini.

Baca juga : Jokowi Sahkan Daftar Nama Capim dan Calon Dewas KPK Periode 2024-2029

Dalam hal ini, pihaknya sedang bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk melaksanakan dua agenda penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Teguh menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri, BSSN, dan Kemenkominfo telah menjalankan kedua agenda tersebut sejak Minggu (16/7). Kedua kegiatan tersebut telah berlangsung sejak kemarin dan masih berproses dengan cepat, kata Teguh. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah dengan cepat melaporkan kasus dugaan kebocoran data tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat yang dengan cepat melaporkan dugaan kebocoran data ini, sehingga kami dapat segera melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut, tambahnya.

Baca juga : Kakorlantas: Penghapusan Data Regident Ranmor untuk Ciptakan Data yang Lebih Akurat

Sebelumnya, dugaan kebocoran data tersebut diungkapkan pertama kali oleh akun Twitter dengan nama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut mengklaim bahwa sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas. Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan oleh akun Daily Dark Web, peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data tersebut dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.