"Kalau kami lihat, partisipasi masyarakat memang masih kategori baik. Di daerah, masyarakat memiliki jagoannya masing-masing. Mereka pasti akan mendorong jagoannya sampai menang," ujar Hadi di sela Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.

Penilaian tersebut diperoleh Hadi melalui berbagai kunjungan ke sejumlah daerah, termasuk Jayapura, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Bali; Yogyakarta; dan Medan, Sumatera Utara. Meskipun partisipasi masyarakat aktif, Hadi juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk mendukung calon kepala daerah masing-masing memiliki potensi kerentanan.

"Kerawanannya, mereka ingin mempertahankan jagoannya itu sampai titik darah penghabisan," kata Hadi.

Hadi mengelompokkan kemungkinan terjadinya konflik menjadi dua kategori: konflik di lapangan dan konflik di Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat MK merupakan lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada.

Menteri Hadi memastikan bahwa keamanan wilayah pascaputusan MK akan menjadi prioritas, mengingat putusan MK biasanya disiarkan langsung ke daerah masing-masing.

"Biasanya putusan MK langsung streaming ke wilayah. Di wilayah, semua tidak siap kalah karena semuanya ingin menang. Kami antisipasi supaya jangan sampai ada kerusuhan di wilayah," ujarnya.