Wakil Kapolda Metro Jaya Soroti Risiko TPPO bagi Pekerja Migran Indonesia

Jakarta, 18/7 - Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, menyoroti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai bentuk kejahatan yang merusak martabat dan melanggar hak asasi manusia. Dalam seminar hukum yang diadakan oleh Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya, Selasa, Suyudi menyampaikan komitmen untuk memberantas TPPO dan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara. Menurut Suyudi, PMI memiliki kontribusi ekonomi yang besar, tetapi tetap berisiko menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, Polri telah diberi mandat oleh negara untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan TPPO, dan penegakan hukum terhadap kasus ini menjadi sangat penting.

Baca juga : Pramono Anung dan Rano Karno Halalbihalal Bersama Pegawai Pemprov DKI Jakarta

Suyudi menekankan bahwa Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan pengungkapan jaringan TPPO. Dalam upaya ini, persiapan yang matang sangat penting bagi petugas di lapangan, termasuk pemahaman tentang hukum positif dan anatomi kejahatan TPPO. Dalam seminar ini, peserta diberikan pemahaman tentang modus operandi terbaru, teknik dan taktik di lapangan, serta pemetaan jaringan dan sindikat perdagangan manusia. Selama periode Juni hingga Juli 2023, Polri telah berhasil menindak 445 kasus TPPO dan menyelamatkan 2.027 korban. Polda Metro Jaya sendiri telah berkontribusi dalam penanganan 12 laporan TPPO dengan 14 tersangka dan 55 korban. Seminar ini diharapkan memberikan pencerahan kepada peserta mengenai penanganan TPPO secara efektif. Dengan pengetahuan dan data yang diperoleh, peserta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah terbaik dalam menangani kasus TPPO ketika berada di lapangan.

Baca juga : Kanwil DJP Jakarta Pusat Catat Penerimaan Pajak Agustus 2024 Capai Rp3,19 Triliun dari Sektor Perdagangan